Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno di"Restorasi"

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno nggak jelas, perlu di"restorasi"

Presiden - KPK - POLRI 23 Januari 2015

23/01/2015
Siang ini saya tak sempat hadir di KPK guna ikut beri dukungan. Sebagai gantinya saya bikin kartun ini. Hari ini Bambang WIdjayanto, salah satu pimpinan KPK, ditangkap bareskrim Polri tanpa alasan jelas sesaat usai mengantar anaknya bersekolah. Diduga ini rentetan dari buntut pencalonan tunggal Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh presiden Joko "Jokowi" Widodo. Tak berselang lama dicalonkan, KPK menetapkan Gunawan sebagai tersangka atas dugaan aliran dana tak biasa. Media menyebutnya rekening gendut.

Editorial Cartoon: No Extremist Please

Take the pen, throw the weapon and go find the light.

Kartun Rekening Gendut Calon Kapolri Budi Gunawan

Rekening Gendut Komjen. Budi Gunawan

The Corruption Eradication Commission (KPK) names a chief police presidential nominee Comm. Gen. Budi Gunawan as a graft suspect on Tuesday, January 13, 2015. According to the investigation is about the police general's suspicious bank accounts

KPK tetapkan tersangka calon Kapolri Komjen. Budi Gunawan yang diajukan presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai tersangka pada Selasa, 13/01/2015, dalam kasus rekening gendut indikasi gratifikasi.

Sidang Lanjutan Terdakwa Gulat Medali Emas Manurung 05/01/2015

Jaksa Roy Riadi dan saksi M Yafis, kepala Bapeda Provinsi Riau dalam sidang kasus suap alih fungsi hutan terdakwa Gulat Medali Emas Manurung, di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), Jakarta, Senin (01/01/2015). 

Suasana sidang lanjutan terdakwa Gulat Medali Emas Manurung mendengarkan saksi-saksi

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan beri keterangan selaku saksi mantan Menteri Kehutanan.

Zulkifli Hasan (saksi), Majelis Hakim, Jaksa, Gulat dan tim penasihat hukum melihat Barang Bukti. 

Liputan: RiauCorruptionTrial

Tribtue to Press Freedom of Charlie Hebdo

My cartoon tribute to Charlie Hebdo.

Self Figure Drawing

Diskusi Membongkar Mitos Keperawanan

Diskusi Membongkar Mitos Keperawanan di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, 16.00-18.00. Diskusi diadakan Bi-monthly Thematic Discussion (BITES). Pada diskusi ini, Kombes Polisi Sri Rumiati, dr. Ramona, Andreas Harsono, Firliana Purwanti hadir dan bicara. Diskusi ini bagian dari mempersoalkan tes keperawanan yang terjadi di institusi POLRI.
Saya hadir dan bikin beberapa sketsa. Berikut 3 dari beberapa sketsa yang saya hasilkan selama diskusi.

Yang menarik, Polwan Sri beri testimoni dan pengalaman bagaimana pada tahun 1984, saat ia kena wajib militer dan harus ikuti tes dua jari. Ia lalu berdinas sebagai Polisi Wanita. Sri bilang, yang penting calon polwan harus baik stamina dan mentalnya, bukan keperawanannya. Karena dia harus menolong orang tanpa pamrih. Selama ini polwan hanya dianggap mampu mengerjakan pekerjaan kantor dan tugas di luar kantor hanya dilakukan polisi laki-laki. Patriarkhis, lanjutnya. Padahal, ia pengin polwan ditugaskan misalnya di daerah konflik sebab banyak korban perempuan dan anak. Polwan Sri satu-satunya polwan yang ditugaskan di daerah konflik (Aceh). "Mungkin karena saya terlalu vokal, dan "dibuang," padahal kita tidak pernah tahu juga kapan dan dimana kematian akan datang, kan, " ceritanya.

Sebab Polwan Sri datang hadiri diskusi ini, ada utusan mabes Polri memantau. Seorang Jenderal di mabes Polri keberatan ada anggotanya bicara tes keperawanan

Dagelan "Gubernur" DKI Fahrurrozi Ishaq

Buku Filep Karma: SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG

Beberapa tahun lalu aku sempat memulai bikin kartun dan lukisan Filep Karma. Dalam kartunku, presiden SBY menawari Karma keringanan dengan mengurangi masa hukuman penjara. Filep Karma menolak, sebab ia tak bersalah. Jika ia terima keringanan tersebut sama saja ia terima dan akui dirinya bersalah. Filep Jacob Samuel Karma adalah pegawai negeri Jayapura kelahiran Biak tahun 1959.

Di atas menara air dekat pelabuhan berkibar bendera Bintang Kejora, lambang kemerdekaan bangsa Papua. Ia dan demonstran lainnya diburu dan ditembaki, lalu ditangkap aparat gabungan. Peristiwa ini dikenal Biak Berdarah 6 Juli 1998. Pemerintah Republik Indonesia penjarakan Filep Karma dan menjatuhinya hukuman penjara 6,5 tahun. Pada tahun yang sama ia ajukan banding. Ia bebas.

Pada 1 Desember 2004 ia pidato soal peminggiran etnik Papua di tanah Papua dengan memasang bendera Bintang Kejora. Lagi, pemerintah Indonesia menangkap dan menjatuhinya hukuman 15 tahun penjara dengan tuduhan makar. Karma adalah tokoh yang menuntut Papua merdeka secara damai. 10 tahun dipenjara pemerintah Indonesia, ia bikin buku. Judulnya SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG, Rasialisme Indonesia di Tanah Papua. Hari ini, 1 Desember 2014 ia diluncurkan di Papua.