Monday, December 14, 2015

Thursday, December 03, 2015

Tentara dan Polisi (di Papua)

"Jadilah tentara dan polisi yang baik. Jangan sewenang-wenang. Biar dia sudah tua, warga akan tetap kasih hormat," ujar seorang lelaki Papua usia 40 tahunan.
=========================================================
Sore itu dengan seorang kawan, aku berkeliling ke kampung-kampung, keluar masuk hutan. Di dalam perjalanan hendak pulang kami menawari tumpangan kepada seorang bapak yang hendak berjalan kaki ke rumahnya yang jauh. Kebetulan kami satu arah. Sudah sore. Usianya sekitar 60-an tahun.
Di dalam perjalanan kami bicara-bicara. Ia bilang bahwa ia dulu anggota polisi. Kesatuan Brimob. Karena anggota brimob ditugaskan di kota, ia jarang bisa berkumpul bersama keluarga di kampung. Ia lalu diberi pilihan bisa pindah tugas dekat dengan keluarga seperti keinginannya, asal ia keluar dari anggota brimob. Ia lalu memilih kembali menjadi polisi biasa, polisi atur lalu lintas sehingga ia bisa bertugas di tempat dekat keluarga. Ia lalu pensiun.
Kami lalu mampir ke rumah seseorang yang kami kenal. Kami bicara soal tanaman kebun di samping halaman rumahnya. Soal memarut kelapa buat bikin minyak obat. Soal bikin pupuk buat kasih subur tanaman. Aku lihat tanaman daun bawangnya tumbuh bagus. Bapak pensiunan polisi juga ikut bercengkerama bersama. Semakin sore ia lalu berpamitan buat melanjutkan perjalanan pulang dengan jalan kaki.
Bapak rumah yang kami sambangi itu lalu bercerita soal si bapak pensiunan polisi. Dulu bapak tadi itu polisi, anggota brimob. Dia sama kita punya kulit dan rambut. Dia orang Papua juga. Tapi saat jadi anggota brimob perlakuannya kasar sama warganya sendiri. Dia polisi jahat. Suka pukul-pukul orang tanpa tahu apa alasannya. Setelah dia pensiun, warga tak pernah menghormatinya sama sekali. Dibiarkan saja. Tidak dianggap. Kasihan.
"Jadilah tentara dan polisi yang baik. Jangan sewenang-wenang. Biar dia sudah tua, warga akan tetap kasih hormat," katanya.

Wednesday, October 14, 2015

Manusia Manusiawi

Apalah arti menjadi seorang muslim, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Kong Hu Cu, Yahudi, Ateis, tentara, polisi, pejabat, anggota dewan, seniman, jurnalis, ayah, ibu, anak, dan lain-lain, bila tidak didasari jiwa rasa kemanusiaan. Manusia memandang manusia lain sebagai sesama manusia menjadi pendekatan yang sangat asik ketimbang memandang dari predikatnya.

Hingga sekarang ini intoleransi menjamur, berbeda sedikit saja dituduh kafir, saling hasut, serang, hantam, bakar, bom, bunuh. Manusia intoleran seperti tak sabar untuk mempercepat kiamat terjadi.

Thursday, March 05, 2015

Kartun: Kisruh APBD "Siluman" DKI Jakarta



#SENILAWANKORUPSI


Menolak Hukuman Mati | No Death Penalty


MENOLAK HUKUMAN MATI | NO DEATH PENALTY

Menolak Hukuman Mati terhadap terpidana bukan berarti merupakan menerima kejahatan yang diperbuatnya. Hukuman mati merupakan hukuman yang tak akan pernah bisa ditarik kembali jika terjadi adanya bukti baru yang dapat meringankan atau menambah berat hukuman sebelumnya atau bahkan dapat membebaskan seseorang dari hukuman fatal; kematian. Bagaimana jika seseorang telah divonis mati dan telah dieksekusi sementara ada bukti-bukti baru yang meringankan, misalnya, pengakuan pelaku/saksi yang sebenarnya. Di sinilah pentingnya menghapus hukuman mati. Tentu saja hukuman ini bisa diganti dengan hukuman yang seberat-beratnya sesuai nalar keadilan. Dengan demikian, kesalahan memvonis mati sebab ketidaktelitian atau adanya bukti dan kesaksian baru tersebut dapat diminamlisir. Jika terjadi bukti baru (novum) yang meringkankan/membebaskan, maka terpidana bisa direhabilitasi hak-hak kewargaannya: pembersihan nama, ganti rugi dan lain-lain. 

Ada banyak kasus dari "kesalahan" putusan hukuman mati namun ternyata ada bukti-bukti baru yang diajukan dan itu justru membebaskan dari segala tuntutan. Jika demikian maka siapa yang akan bertanggungjawab atas hak kemanusiaan yang "dihilangkan" tersebut.

Saturday, February 28, 2015

Anindya, Palu Arit dan Jatuh Cinta



Terhadap Anin, Anindya Kusuma Putri yang mahasiswi teknik Planologi Universitas Diponegoro (Undip) angkatan 2010 dan memenangi kontes Puteri Indonesia 2015, banyak mahasiswa Planologi yang satu kampus takut jatuh cinta. Khawatir ditolaknya. Ia cantik dan pintar. Juga aktif. Paling tidak itu yang diungkapkan rektor Undip, Prof Sudharto P Hadi, seperti yang ia dengar dari Riyan Sukarsa, anaknya yang seteman kuliah Anin.

20 Februari 2015 Anin memenangi kontes Puteri Indonesia ke-19. Namanya makin dikenal masyarakat meski cuma gara-gara hanya foto memakai kaos bersablon Palu Arit sewaktu ia berada di Vietnam. Warna kain merah dengan warna kuning sablon membuat baju itu tampak kian menyala. Ia unggah foto tersebut di Instagram. Dengan itu, sebagian masyarakat Indonesia tak setuju. Juga berang. Alasannya macam-macam. Ia beri klarifikasi bahwa pakai kaos itu hanya untuk menghormati kawan-kawan Vietnamnya saat kegiatan berkebun bersama.

Kita sering senang dengan kawan-kawan di luar dari ke-kita-an kita, yang entah apapun itu, misal saja memakai pakaian adat tradisional kita. Eh si Nelson Mandela orang Afrika Selatan suka pakai baju batik entah dalam apapun acara yang ia ada. Kita Senang ia menghormati, yang menurut kita itu budaya kita. Eh ada acara di kampung, ada orang Norwegia bisa dan berbahasa Indonesia. Ia pakai pakaian adat pula. Ia ingin hormati orang Indonesia setempat. Eh ada orang Batak sedang ikut acara di Jogja, ia pakai pakaian adat Jogja. Ia bilang buat hormati warga setempat. Eh Anin di Vietnam pakai kaos bersablon Palu Arit buat rasa ke-Vietnaman-nya guna hormat dengan warga setempat.

Lalu apakah hanya karena memakai, apalagi hanya buat tujuan menghormati orang lain, benar-benar mencerminkan garis ideologi atau bahkan keyakinan seseorang? Apakah si Nelson Mandela benar-benar karena ia orang Indonesia? Apakah si orang Norwegia itu juga adalah sekonyong-konyong orang Indonesia hanya karena berpakaian adat dan berbahasa Indonesia? Apakah kawan Batak kita itu ujug-ujug berubah menjadi Jawa? Kawan-kawan Vietnam Anin tentu kemungkinan sangat besar senang, sebab Anin hormati mereka. Sama juga, kita senang sebab Nelson Mandela "mengiklankan" batik Indonesia. Kita senang mau-maunya si orang Norwegia itu pakai pakaian adat dan mahir berbahasa Indonesia pula. Konteksnya adalah saling menghormati. Logika sederhanaku soal keyakinan urusan hati. Siapa yang tahu hati seseorang.

Palu Arit sebuah lambang yang dipaham-ajarkan pemerintah Indonesia di sekolah-sekolah semenjak dini dengan asosiasi negatif. Ia lambang Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam versi sejarah "narasi resmi" yang dipaksakan pemerintah, partai ini dikonstruksi sebagai gerakan pemberontak yang berbahaya yang hendak menggulingkan dan mendirikan Indonesia dengan nafas komunisme pada 1948 di Madiun oleh tokoh-tokoh PKI. Karena ini adalah narasi pemerintah sebagai "pemenang" maka dengan mudah pemahaman ini menyebar dan dianggap satu-satunya kebenaran tunggal. Ini tercermin di situ Wikipedia misalnya. Di sana tercatat adalah Muso, tokoh PKI yang didukung Amir Sjarifuddin, Menteri Pertahanan saat itu, memporklamirkan Negara Soviet Indonesia pada 18 September 1948 yang ia sendiri sebagai presiden dan Sjarifuddin sebagai perdana menteri. Reaksi pemerintah adalah menumpasnya habis-habisan.

Singkatnya bahwa PKI adalah partai pemberontak yang hendak mengubah haluan negara menjadi komunis. Buntutnya adalah penumpasan tokoh-tokoh dan yang dianggap pengikut partai dan ideologi komunis secara besar-besaran terutama pada 1965. Sejak dan hingga akhir menjabat presiden, Soeharto telah melarang semua orang dan keturunannya yang terkait dengan ideologi komunis terhadap hak-hak warga negaranya. Siswa siapapun diwajibkan menonton film Pemberontakan G30 S/PKI yang selalu dipertontonkan setiap tanggal 30 Sepetember. Usaha stigmatisasi terhadap ideologi komunis oleh pemerintah ini sebegitu rupa dan tertanam di benak rakyat. Nalar sejarah masyarakat diperkosa puluhan tahun dengan perspektif tunggal. Imbasnya, jika siapa bicara atau apapun yang dianggap menyangkut ideologi komunisme maka akan berhadapan dengan rakyat yang mengidap sakit nalar yang sensitif.

Narasi Resmi ini adalah versi tunggal pemerintah. Pemerintah menolak banyak sumber lain yang berbeda bahkan dari para pelaku sejarah sekalipun. Bahwa pemerintah tidak akan pernah merevisi "kebenaran" tunggalnya dan tidak akan pernah menerima fakta lainnya. Misal saja bagaimana narasi Soemarsono dalam buku Revolusi Agustus Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah (Hasta Mitra, 2008) yang merupakan penuturan Soemarsono sebagai pelaku sejarah di seputar peristiwa Madiun ini. Tentang kesaksian lain, bahkan dari para pembunuh-pembunuh korban di Sumatera Utara yang sempat dinarasi-filmkan dengan Jagal atau versi judul Inggrisnya, The Act of Killing, juga Senyap. Dua film yang digarap Joshua Oppenheimer yang menghebohkan dan membikin gerah pemerintah dan sekelumit kelompok radikal pendukung pemerintah. Dua film tersebut me-reka ulang bagaimana eksekusi-eksekusi dilakukan dan siapa-siapa korban yang bahkan tak terkait dengan partai dan ideologi ini. Pemerintah sama sekali masih abai meskipun rejim reformasi telah berjalan sejak 1998.


***

Anin pakai kaos merah bersablon kuning palu arit menyala bercaping pula di Vietnam itu aku asik dan enak saja lihatinya. Apalagi ia juga tak suka bersolek. Kalau soal jatuh cinta padanya aku tak takut. Kenapa mesti takut kalau memang itu sesungguhnya. Bukankah Tuhan adalah Rahman Rahim. Aku tak bisa menolak anugerah-Nya.

Sejak Kamis malam 26 Februari hingga sekarang ini, aku mengunjungi kampus kelasnya. Jauh-jauh dan pagi sekali aku berangkat dari Jakarta ke kampus Undipku di Semarang. Entah dimana, Anin tak kulihat. Di pelataran hanya aku temui pampangan spanduk di depan gedung Planologi. Sebuah ucapan selamat atas menang kontes Puteri Indonesianya.

28 Februari 2015

Saturday, February 21, 2015

Siapa Berlindung di Balik Baju Hakim



Siapa berlindung di balik baju hakim.

Berburu Aiptu Labora Sitorus


Berburu Aiptu Labora Sitorus

Komjen Budi Gunawan - Hakim Sarpin Rizaldi


Putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 16 Februari 2015.

Haris Azwar, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan surat terbuka untuk KPK yang menjabarkan lima kesalahan fatal dalam putusan Sarpin. Berikut daftar kesalahan tersebut.
1. Putusan Sarpin menabrak ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),yang tidak mengatur penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.
2. Putusan itu tidak memiliki "legal reasoning", karena hakim tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar kewenangan untuk memutus atau memperluas penetapan tersangka menjadi objek praperadilan.
3. Hakim telah melakukan kesalahan fatal dengan menyatakan Budi Gunawan tidak termasuk aparat penegak hukum dan kualifikasi pegawai eselon. Padahal pembuktian terhadap subjek hukum masuk pada objek perkara yang seharusnya diputus di perkara pokok dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bukan dalam praperadilan.
4. Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 34 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang menyebutkan bahwa polisi mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum.
5. Pertimbangan hakim parsial karena menggunakan alasan jabatan Budi sebagai dalil mengabulkan permohonan, tapi tidak mempertimbangan proses formil dalam alat bukti dan saksi fakta yang diajukan KPK di persidangan. (Tempo.co)

Monday, February 02, 2015

Berburu Celeng, eh, Komisaris Jenderal Polri Budi Gunawan!



Ketika lembaga-lembaga hukum negara dan penguasa tak mampu berkeadilan, maka humor tetap mengambil alihnya bahkan semenjak sebelum mereka memulai. Meski berhumor merupakan sesuatu yang dianggap berbahaya bagi yang tersindir olehnya.

Senin pagi ini, 02/02/2015, sidang perdana praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sesuai agenda dimulai pukul 09.00.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak jarang menghasilkan keputusan-keputusan "aneh." Sidang praperadilan Budi Gunawan ini akan dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Rizaldi pernah delapan kali dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) menyangkut putusan,  proses persidangan dan suap.

Friday, January 23, 2015

Presiden - KPK - POLRI 23 Januari 2015



23/01/2015
Siang ini saya tak sempat hadir di KPK guna ikut beri dukungan. Sebagai gantinya saya bikin kartun ini. Hari ini Bambang WIdjayanto, salah satu pimpinan KPK, ditangkap bareskrim Polri tanpa alasan jelas sesaat usai mengantar anaknya bersekolah. Diduga ini rentetan dari buntut pencalonan tunggal Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh presiden Joko "Jokowi" Widodo. Tak berselang lama dicalonkan, KPK menetapkan Gunawan sebagai tersangka atas dugaan aliran dana tak biasa. Media menyebutnya rekening gendut.

Tuesday, January 13, 2015

Rekening Gendut Komjen. Budi Gunawan


The Corruption Eradication Commission (KPK) names a chief police presidential nominee Comm. Gen. Budi Gunawan as a graft suspect on Tuesday, January 13, 2015. According to the investigation is about the police general's suspicious bank accounts

KPK tetapkan tersangka calon Kapolri Komjen. Budi Gunawan yang diajukan presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai tersangka pada Selasa, 13/01/2015, dalam kasus rekening gendut indikasi gratifikasi.

Saturday, January 10, 2015

Sidang Lanjutan Terdakwa Gulat Medali Emas Manurung 05/01/2015

Jaksa Roy Riadi dan saksi M Yafis, kepala Bapeda Provinsi Riau dalam sidang kasus suap alih fungsi hutan terdakwa Gulat Medali Emas Manurung, di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), Jakarta, Senin (01/01/2015). 

Suasana sidang lanjutan terdakwa Gulat Medali Emas Manurung mendengarkan saksi-saksi



Ketua MPR RI Zulkifli Hasan beri keterangan selaku saksi mantan Menteri Kehutanan.


Zulkifli Hasan (saksi), Majelis Hakim, Jaksa, Gulat dan tim penasihat hukum melihat Barang Bukti.